The development of the Curriculum

KTSP was the operational curriculum that was compiled and carry out by respectively the educational unit. With KTSP, the Indonesian nation entered the new round in the development of the curriculum. Curriculum beforehand, that developed was the Government, in this case the Centre of the Balitbang Depdiknas Curriculum (previously the Centre of the Development of the Curriculum and means of Pendidikan Balitbang Department of Education and Culture) co-operated with related units, whereas the teacher remained mengimplementasikan him. This was relevant with the government's management at that time, that is sentralistik.Memasuki the reform era, the government's management changed to decentralisation, took the form of autonomy of the area and autonomy of the school; so as, the development of the curriculum by the Government was again irrelevant. Moreover, the development of the curriculum by the Government had the weakness, because of participants's capacity educated as if disamaratakan from Sabang to Merauke. In fact the fact is participants's capacity educated between the area of one and the other area, between the school of one and the other school, different to one another; and that most understood participants's capacity educated was the teachers yan relevant. Therefore, that was most ideal developed KTSP was the relevant teachers.

Developer the Curriculum

So that each well-off school mengem-bangkan KTSP, and in order to follow up the Circular Mendiknas the number 33/SE/MPN/2007 about the need of the formation of the team of the KTSP socialisation in the level of the province and the regency/the city, during 2007 the Centre of the Curriculum initiated the formation of the Team of the Developer the Curriculum (TPK) in 33 provinces and 66 regencies/the city, as well as gave professional help to widyaiswara from the Guaranteeing Agency of the Quality of Education (LPMP) as well as the Centre of Education and the Training of the Educator and the Educational Power (P4TK) all over Indonesia.

Diversifikasi Kurikulum

Diversifikasi Kurikulum

Pengembangan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan kondisi daerah maupun sekolah memerlukan penerjemahan dari pihak sekolah maupun daerah tentang mau ke mana pendidikan di sekolah maupun di daerah itu. Pemerintah pusat tidak memiliki kemampuan untuk menerjemahkan ini sehubungan dengan kompleksitas dan variasi masing-masing daerah dan sekolah. Kemampuan untuk menerjemahkan kebutuhan, potensi, kondisi daerah, dan sekolah sehingga menjadi kurikulum sekolah masing-masing harus dimiliki oleh "stakeholder" daerah dan sekolah tersebut. Kemampuan ini diharapkan mampu membuat pengembangan kurikulum sekolah terus menerus berkembang sehingga menjadi kurikulum yang sesuai untuk sekolah dan daerah tersebut. Oleh karena itu bukan hanya penyusunan kurikulum sekolah saja yang penting, tetapi kemampuan untuk melakukan pengembangan kurikulum yang terus menerus lebih penting lagi. Siklus (penyusunan, pelaksanaan, evaluasi) dalam pengembangan kurikulum untuk mencapai kesempurnaan harus berjalan baik di tingkat sekolah maupun daerah. Stakeholder di daerah dan sekolah harus tahu kurikulum macam apa yang diperlukan oleh mereka.

Pengembangan Kurikulum

Kebijakan Pengembangan Kurikulum

Perubahan wewenang pengembangan kurikulum nasional ini tidak menjadikan Pusat Kurikulum kehilangan pekerjaan. Tugas Pusat Kurikulum berubah antara lain menjadi membantu sekolah untuk mampu menyusun kurikulum sekolah masing-masing. Pekerjaan ini bukan pekerjaan yang ringan karena saat ini di Indonesia ada 43.461 SD; 12731 SMP, 4499 SMA, 2655 SMK, belum termasuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Luar Biasa dan madrasah. Banyaknya sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia tidak memungkinkan Pusat Kurikulum membantu sekolah satu persatu. Harus ada strategi agar sekolah mampu menyusun kurikulum masing-masing.

Dengan adanya hak maupun tanggung jawab sekolah untuk menyusun kurikulum masing-masing yang disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan kekhasannya maka diperlukan upaya untuk memberdayakan sekolah dan daerah agar mereka mampu memahami kebutuhan, kondisi dan kekhasan masing-masing. Harapannya adalah agar mereka dapat mengembangkan kurikulum yang mampu menjadi tulang punggung dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia daerah tersebut melalui pendidikan yang berdaya saing nasional bahkan internasional sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing, baik dalam menciptakan sekolah bertaraf internasional, sekolah berbasis keunggulan lokal, sekolah mandiri maupun sekolah standar.

Kurikulum berbasis Kompetensi

Pendidik diharapkan dapat mengembangkan metode pembelajaran sesuai.

Kurikulum Internasional

ACT Education Solutions. International Curriculum. Specialists. 100 Kunjungan Terakhir bisa kita pelajari dari pendidikan.tv

Kurikulum Pendidikan Damai

"Kurikulum Pendidikan Damai" adalah kurikulum perdamaian pertama yang dikembangkan di Indonesia yang diambil dari sudut pandang perdamaian sebagaimana yang dirilis pada www.pendidikan-damai.org